Oleh: Yuswardi Syukri Reubee
Penulis Memrupakan Pengajar pada Dayah Ulumuddin dan SMP Negeri 7 Lhokseumawe
Pendidikan komunikasi tidak dapat lagi dipahami sekadar sebagai proses transfer keterampilan berbicara, menulis, atau memproduksi pesan media. Dalam perspektif sosial, pendidikan komunikasi merupakan arena pembentukan kesadaran kolektif, negosiasi makna, serta reproduksi dan transformasi struktur sosial. Komunikasi bukanlah tindakan individual yang netral, melainkan praktik sosial yang terikat pada relasi kuasa, ideologi, dan konteks historis (Habermas, 1984). Oleh karena itu, pendidikan komunikasi harus diposisikan sebagai proses pedagogis yang memampukan peserta didik memahami dinamika sosial sekaligus berpartisipasi secara kritis dalam ruang publik. Tulisan ini berargumen bahwa pendidikan komunikasi dalam perspektif sosial perlu direkonstruksi sebagai proyek emansipatoris—bukan sekadar adaptif terhadap industri media atau kebutuhan pasar—dengan menekankan literasi kritis, kesadaran struktural, serta tanggung jawab etis dalam masyarakat digital.
Komunikasi sebagai Praktik Sosial
Secara teoretis, komunikasi dalam perspektif sosial dipahami sebagai proses konstruksi makna yang berlangsung dalam jaringan relasi sosial. Berger dan Luckmann (1966) menjelaskan bahwa realitas sosial dibentuk melalui proses eksternalisasi, objektivasi, dan internalisasi yang berlangsung melalui interaksi simbolik. Dalam kerangka ini, pendidikan komunikasi berperan sebagai mekanisme sosialisasi yang mentransmisikan sekaligus mereproduksi realitas sosial tertentu. Lebih lanjut, teori tindakan komunikatif Habermas (1984) menempatkan komunikasi sebagai medium rasionalitas intersubjektif. Ruang publik yang sehat mensyaratkan partisipasi setara, argumentasi rasional, dan kebebasan dari dominasi. Namun, dalam praktiknya, komunikasi sering kali terdistorsi oleh kepentingan ekonomi dan politik. Oleh karena itu, pendidikan komunikasi harus melatih kemampuan reflektif untuk mengenali distorsi sistemik dalam produksi dan distribusi pesan. Di sisi lain, pendekatan kritis seperti yang dikemukakan oleh Freire (1970) menegaskan bahwa pendidikan tidak pernah netral; ia selalu berpihak. Model “banking education” yang menempatkan peserta didik sebagai objek pasif harus digantikan dengan pedagogi dialogis yang memanusiakan. Dalam konteks pendidikan komunikasi, pendekatan ini berarti memfasilitasi dialog kritis tentang media, representasi, dan struktur kekuasaan yang melingkupinya.
Pendidikan Komunikasi dan Reproduksi Ketimpangan Sosial
Salah satu persoalan utama dalam pendidikan komunikasi adalah kecenderungannya mereproduksi ketimpangan sosial. Bourdieu (1991) menunjukkan bahwa praktik komunikasi berkaitan erat dengan habitus dan modal kultural. Akses terhadap bahasa dominan dan gaya komunikasi tertentu sering kali menjadi penentu legitimasi sosial. Pendidikan komunikasi yang tidak sensitif terhadap keragaman sosial berpotensi mengukuhkan dominasi kelompok tertentu. Di era digital, ketimpangan tersebut semakin kompleks. Akses terhadap teknologi, kemampuan literasi digital, dan kapasitas produksi konten menjadi bentuk modal baru. Castells (2010) menegaskan bahwa masyarakat jaringan (network society) ditandai oleh distribusi kekuasaan melalui arus informasi. Mereka yang menguasai jaringan memiliki posisi strategis dalam menentukan agenda publik. Dalam situasi ini, pendidikan komunikasi tidak cukup hanya mengajarkan teknik produksi media, tetapi juga harus membekali peserta didik dengan kemampuan analisis struktur ekonomi-politik media. Fenomena misinformasi dan polarisasi digital memperlihatkan bahwa komunikasi publik tidak selalu berjalan rasional. Algoritma platform digital memperkuat echo chamber dan fragmentasi wacana. Tanpa literasi kritis, peserta didik mudah terjebak dalam konsumsi informasi yang bias. Oleh karena itu, pendidikan komunikasi harus mengintegrasikan literasi media kritis sebagai kompetensi inti (Kellner & Share, 2007).
Rekonstruksi Kurikulum: Dari Instrumental ke Emansipatoris
Untuk menjawab tantangan tersebut, diperlukan rekonstruksi kurikulum pendidikan komunikasi. Selama ini, banyak program studi komunikasi berorientasi pada kebutuhan industri—periklanan, hubungan masyarakat, penyiaran, dan produksi konten digital. Orientasi ini penting, tetapi tidak boleh mengabaikan dimensi sosial dan etis komunikasi. Pertama, kurikulum perlu memperkuat fondasi teoretis yang kritis. Teori komunikasi tidak hanya dipahami sebagai kerangka analitis, tetapi sebagai alat refleksi sosial. Mahasiswa perlu diajak memahami bagaimana pesan media membentuk identitas, representasi gender, etnisitas, dan kelas sosial. Kedua, metode pedagogis harus bersifat dialogis dan partisipatoris. Mengacu pada Freire (1970), proses belajar perlu membuka ruang diskusi tentang pengalaman sosial mahasiswa sendiri. Komunikasi dipelajari bukan hanya melalui simulasi teknis, tetapi melalui refleksi atas praktik komunikasi sehari-hari dalam keluarga, komunitas, dan media sosial. Ketiga, pendidikan komunikasi harus menekankan etika dan tanggung jawab sosial. Dalam masyarakat digital, setiap individu berpotensi menjadi produsen informasi. Oleh karena itu, tanggung jawab etis tidak lagi terbatas pada jurnalis profesional. Pendidikan komunikasi perlu menanamkan kesadaran tentang dampak sosial pesan, termasuk isu privasi, ujaran kebencian, dan manipulasi informasi.
Pendidikan Komunikasi dan Penguatan Ruang Publik
Dalam perspektif sosial, tujuan akhir pendidikan komunikasi adalah penguatan ruang publik yang demokratis. Habermas (1989) menyatakan bahwa ruang publik ideal adalah ruang diskursus rasional yang bebas dari dominasi. Meskipun ideal ini sulit dicapai secara sempurna, pendidikan komunikasi dapat berkontribusi melalui pembentukan warga yang kritis dan partisipatif. Partisipasi digital membuka peluang baru bagi demokratisasi komunikasi. Namun, tanpa kemampuan analitis dan etis, partisipasi tersebut justru dapat memperdalam konflik sosial. Oleh karena itu, pendidikan komunikasi harus menumbuhkan apa yang disebut sebagai “kewargaan komunikatif” (communicative citizenship), yaitu kapasitas untuk terlibat dalam diskursus publik secara bertanggung jawab. Selain itu, kolaborasi antara institusi pendidikan, komunitas, dan industri media perlu diperkuat. Pendidikan komunikasi tidak boleh terisolasi dari realitas sosial. Program pengabdian masyarakat berbasis komunikasi, riset partisipatoris, serta produksi media komunitas dapat menjadi sarana pembelajaran kontekstual yang transformatif.
Kesimpulan
Pendidikan komunikasi dalam perspektif sosial menuntut pergeseran paradigma dari pendekatan instrumental menuju pendekatan emansipatoris. Komunikasi dipahami sebagai praktik sosial yang sarat relasi kuasa dan implikasi etis. Oleh karena itu, pendidikan komunikasi harus membekali peserta didik dengan literasi kritis, kesadaran struktural, dan tanggung jawab sosial. Di era disrupsi digital, tantangan komunikasi semakin kompleks: misinformasi, polarisasi, dan dominasi algoritmik. Tanpa pendekatan kritis, pendidikan komunikasi berisiko menjadi sekadar pelatihan teknis bagi industri. Sebaliknya, dengan perspektif sosial yang kuat, pendidikan komunikasi dapat berkontribusi pada pembentukan ruang publik yang lebih inklusif, rasional, dan demokratis. Dengan demikian, pendidikan komunikasi bukan hanya soal bagaimana menyampaikan pesan secara efektif, tetapi juga tentang bagaimana membangun masyarakat yang lebih adil melalui praktik komunikasi yang reflektif dan bertanggung jawab.
