Oleh: Yuswardi Syukri Reubee
Penulias Merupakan Pemerhati Sosial
Banjir yang melanda Kota Lhokseumawe pada November 2025 menjadi salah satu peristiwa bencana paling signifikan dalam beberapa tahun terakhir di Aceh. Intensitas hujan tinggi, kondisi drainase yang belum optimal, serta kerentanan geografis kawasan pesisir membuat kota ini berada dalam situasi yang membutuhkan ketanggapan dan kepemimpinan yang kuat. Dalam konteks tersebut, figur Wali Kota Sayuti Abubakar menonjol sebagai pemimpin yang menunjukkan pendekatan adaptif, yakni kemampuan membaca perubahan situasi, merespons cepat, melibatkan banyak aktor, dan menyesuaikan strategi berdasarkan dinamika lapangan. Opini ilmiah ini membahas bagaimana kepemimpinan adaptif tersebut terlihat dalam fase tanggap darurat, mitigasi, koordinasi lintas lembaga, serta komunikasi publik selama bencana banjir 2025.
Kerangka Kepemimpinan Adaptif dalam Konteks Bencana
Kepemimpinan adaptif (adaptive leadership), menurut Heifetz dan Linsky (2002), adalah kemampuan pemimpin untuk menanggapi perubahan kompleks, memberikan solusi fleksibel, dan memberdayakan masyarakat untuk terlibat dalam pemecahan masalah. Dalam konteks kebencanaan, karakter adaptif sangat penting karena kondisi bencana bersifat cepat berubah, penuh ketidakpastian, serta membutuhkan keputusan yang tidak hanya berdasarkan prosedur standar, tetapi juga intuisi dan pemahaman kontekstual.
Dalam situasi bencana, kepemimpinan adaptif dilihat dari empat indikator utama: (1) respons cepat dan tepat waktu, (2) kemampuan mengambil keputusan di tengah ketidakpastian, (3) kemampuan mobilisasi sumber daya, dan (4) kolaborasi lintas sektor. Keempat indikator inilah yang menjadi lensa analisis untuk menilai kepemimpinan Sayuti Abubakar.
Respons Cepat dan Penetapan Status Siaga Darurat
Salah satu ciri kepemimpinan adaptif adalah kemampuan bertindak segera ketika ancaman datang. Sayuti Abubakar menunjukkan respons cepat dengan menetapkan status siaga darurat setelah debit air meningkat dan merendam beberapa kecamatan. Penetapan status ini bukan hanya keputusan administratif, tetapi juga strategi percepatan mobilisasi anggaran, logistik, dan tenaga di lapangan. Keputusan cepat tersebut mencerminkan dua hal. Pertama, ia memahami bahwa keterlambatan dapat memperburuk kerentanan masyarakat, terutama kelompok muda, lanjut usia, dan masyarakat berpendapatan rendah yang tinggal di kawasan rawan banjir. Kedua, ia menunjukkan keberanian mengambil keputusan dalam kondisi informasi yang belum sepenuhnya lengkap—sebuah kompetensi penting dalam kepemimpinan bencana. Respons cepat ini menjadi salah satu faktor yang membantu mengurangi risiko korban jiwa serta memastikan masyarakat mendapatkan perlindungan dasar seperti tempat pengungsian, makanan, dan layanan kesehatan.
Turun Langsung ke Lapangan: Pemimpin yang “Presence-Based”
Dalam teori kepemimpinan modern, khususnya dalam manajemen bencana, ada konsep “presence-based leadership”—pemimpin yang hadir secara fisik untuk melihat langsung situasi. Sayuti Abubakar melakukan hal tersebut dengan meninjau lokasi banjir bersama jajarannya dan organisasi masyarakat. Keputusan turun langsung bukan sekadar simbolik. Kehadiran pemimpin di lapangan memiliki beberapa dampak strategis: Mempercepat identifikasi masalah. Dengan melihat langsung kondisi rumah terendam, akses jalan terputus, dan kebutuhan logistik mendesak, ia dapat menyesuaikan kebijakan secara real-time. Memotivasi tim penanganan bencana. Kehadiran pemimpin terbukti meningkatkan solidaritas dan etos kerja tim di lapangan. Memberikan rasa aman kepada warga. Secara psikologis, masyarakat yang melihat wali kota hadir langsung merasa diperhatikan dan tidak ditinggalkan. Di era di mana masyarakat sering kali skeptis terhadap pejabat publik, model kepemimpinan yang dekat seperti ini menjadi nilai plus dan penting.
Efektivitas Koordinasi Lintas Lembaga
Dalam penanganan bencana, tidak ada satu pihak yang dapat bekerja sendiri. Oleh karena itu, kepemimpinan adaptif menuntut kemampuan kolaborasi lintas lembaga. Sayuti Abubakar memperlihatkan kemampuan tersebut melalui koordinasi yang intensif dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Dinas Sosial, dan kementerian terkait. Pendekatan kolaboratif ini memungkinkan: percepatan distribusi bantuan, sinkronisasi data korban terdampak, dukungan logistik dari luar kota, serta koordinasi dengan TNI–Polri untuk evakuasi. Dalam konteks ilmu manajemen bencana, mekanisme koordinasi yang terstruktur dan responsif merupakan kunci keberhasilan fase tanggap darurat. Keberhasilan ini mencerminkan gaya kepemimpinan Sayuti Abubakar yang adaptif terhadap kebutuhan lapangan.
Pengelolaan Komunikasi Publik dan Transparansi Informasi
Salah satu unsur paling penting dalam kepemimpinan adaptif adalah kemampuan menjaga alur komunikasi yang jelas dan transparan. Pada saat banjir November 2025, komunikasi publik menjadi kunci mengingat tingginya potensi disinformasi yang dapat membuat masyarakat panik. Sayuti Abubakar memanfaatkan berbagai kanal—pengumuman resmi pemerintah kota, media lokal, serta kunjungan lapangan—untuk memastikan masyarakat mengetahui: titik evakuasi, perkembangan debit air, distribusi bantuan, serta langkah-langkah mitigasi tambahan.
Dalam teori crisis communication, keterbukaan informasi meningkatkan kepercayaan publik dan meminimalkan kekacauan sosial. Pendekatan transparan Sayuti memperlihatkan bahwa kepemimpinan adaptif tidak hanya bicara tentang tindakan teknis, tetapi juga manajemen persepsi dan rasa aman masyarakat.
Mobilisasi Bantuan dan Prioritas kepada Korban
Penanganan banjir bukan hanya tentang menguras air atau memperbaiki drainase, tetapi juga memastikan bahwa korban menerima bantuan dengan cepat dan tepat sasaran. Pemerintahan Sayuti Abubakar menyalurkan bantuan kebutuhan pokok bagi warga terdampak, termasuk makanan, selimut, obat-obatan, dan dukungan lain yang diperlukan. Pendekatan ini menunjukkan kemampuan adaptif dalam dua hal: Pemetaan prioritas kelompok rentan, seperti anak-anak, lansia, dan perempuan. Pengelolaan sumber daya yang terbatas secara efektif untuk menjangkau daerah terdampak terparah terlebih dahulu. Dalam banyak kasus, kegagalan manajemen bencana terjadi bukan karena kurangnya bantuan, tetapi karena distribusi yang tidak merata. Sayuti berhasil mengurangi risiko itu melalui koordinasi dan pemetaan kebutuhan berbasis data lapangan.
Pembelajaran dan Adaptasi Kebijakan untuk Mitigasi Jangka Panjang
Kepemimpinan adaptif bukan hanya tentang respons saat bencana, tetapi juga bagaimana pemimpin belajar dari situasi dan mengubah kebijakan ke depan. Banjir 2025 memberikan pelajaran penting mengenai kerentanan drainase kota dan kawasan-kawasan permukiman tertentu. Dalam beberapa keputusan setelah banjir mulai surut, langkah-langkah mitigasi jangka panjang yang diupayakan meliputi: Peningkatan kapasitas saluran air, pembersihan dan normalisasi. rencana tata ruang berbasis kerentanan banjir, serta mendorong kolaborasi dengan unsur yang terkait untuk perbaikan infrastruktur besar. Pendekatan ini menunjukkan bahwa kepemimpinan Sayuti tidak berhenti pada tindakan darurat saja, tetapi bergerak pada adaptasi kebijakan—sebuah ciri utama pemimpin adaptif.
Menghadapi Kritik dan Tantangan
Tidak ada kepemimpinan yang tanpa kritik. Pada masa banjir 2025, beberapa kelompok masyarakat mempertanyakan kesiapan infrastruktur kota dan menilai normalisasi drainase belum optimal. Dalam perspektif kepemimpinan adaptif, kritik bukan ancaman, melainkan umpan balik untuk memperbaiki kebijakan. Sayuti Abubakar menunjukkan keterbukaan terhadap masukan tersebut dengan melibatkan perangkat daerah dan masyarakat dalam diskusi evaluasi pascabencana. Langkah ini penting karena keberhasilan mitigasi jangka panjang bergantung pada partisipasi publik, bukan hanya perintah struktural.
Kesimpulan
Kepemimpinan Sayuti Abubakar selama banjir Lhokseumawe tahun 2025 dapat dikategorikan sebagai kepemimpinan adaptif. Indikator utama mencakup respons cepat, keberanian dalam pengambilan keputusan, keterlibatan langsung, koordinasi lintas lembaga, dan komunikasi publik yang efektif. Fleksibilitas dalam pengambilan keputusan serta kepekaan terhadap penderitaan warga menjadikannya studi kasus penting dalam konteks perubahan iklim dan pengelolaan bencana di Kota Lhokseumawe.
