Oleh; Dr. Maria Ulfa Batoebara, M.Si
Penulis Merupakan Kaprodi Ilmu Komunikasi Universitas Dharmawangsa Sumatera Utara
Pernyataan Prabowo Subianto yang menyebut bahwa “di desa orang tidak memakai dolar” baru-baru ini menjadi viral dan memunculkan beragam respons di ruang publik. Sebagian masyarakat menilai pernyataan tersebut sebagai bentuk penegasan terhadap pentingnya kedaulatan ekonomi nasional dan kecintaan terhadap rupiah. Namun di sisi lain, tidak sedikit pula yang menganggap pernyataan itu terlalu sederhana untuk menjawab persoalan ekonomi global yang kompleks. Fenomena ini menunjukkan bahwa dalam era digital, satu kalimat dari seorang pemimpin dapat berkembang menjadi perdebatan nasional hanya dalam hitungan jam.
Dari perspektif komunikasi politik, pernyataan tersebut sebenarnya memiliki makna simbolik yang cukup kuat. Presiden sedang mencoba membangun narasi bahwa kehidupan masyarakat akar rumput Indonesia masih bertumpu pada ekonomi lokal, bukan pada transaksi dolar ataupun dinamika pasar internasional secara langsung. Pesan seperti ini biasanya ditujukan untuk membangun optimisme nasional sekaligus memperlihatkan keberpihakan kepada rakyat kecil. Dalam konteks komunikasi populis, bahasa yang sederhana memang sering digunakan agar lebih dekat dengan masyarakat.
Namun tantangan terbesar komunikasi publik bukan hanya pada niat pesan, melainkan pada bagaimana pesan itu ditafsirkan publik. Di era media sosial, masyarakat tidak lagi sekadar mendengar, tetapi juga menafsirkan, mengkritik, bahkan memparodikan setiap pernyataan pejabat negara. Kalimat “orang desa tidak pakai dolar” kemudian dipahami sebagian netizen sebagai bentuk penyederhanaan realitas ekonomi. Padahal secara tidak langsung, fluktuasi dolar tetap berdampak pada harga kebutuhan pokok, pupuk, BBM, hingga biaya produksi yang dirasakan masyarakat desa sekalipun.
Di sinilah pentingnya komunikasi strategis seorang pemimpin negara. Pernyataan publik perlu mempertimbangkan konteks sosial, ekonomi, dan sensitivitas masyarakat. Seorang presiden tidak hanya berbicara kepada pendukungnya, tetapi juga kepada pasar, investor, akademisi, hingga masyarakat internasional. Karena itu, komunikasi kepemimpinan modern membutuhkan keseimbangan antara pesan populis dan substansi yang kuat agar tidak mudah dipelintir menjadi kontroversi. Di sisi lain, viralnya pernyataan tersebut juga memperlihatkan bagaimana media sosial telah mengubah pola komunikasi politik di Indonesia. Dulu pidato presiden mungkin hanya dikonsumsi melalui televisi atau media cetak. Kini, satu potongan video pendek dapat tersebar di TikTok, Instagram, dan X dalam hitungan menit dengan berbagai interpretasi. Publik lebih cepat bereaksi dibanding proses klarifikasi. Akibatnya, komunikasi politik saat ini tidak cukup hanya benar secara maksud, tetapi juga harus tepat secara framing dan timing.
Terlepas dari pro dan kontra yang muncul, pernyataan Presiden Prabowo membuka ruang diskusi penting tentang hubungan antara nasionalisme ekonomi dan realitas globalisasi. Indonesia memang menggunakan rupiah sebagai simbol kedaulatan negara, tetapi dalam praktik ekonomi modern, pengaruh dolar tetap tidak bisa dihindari. Oleh karena itu, komunikasi pemimpin seharusnya tidak hanya membangun semangat nasionalisme, tetapi juga memberikan edukasi ekonomi yang realistis kepada masyarakat.
Pada akhirnya, kontroversi ini menjadi pelajaran bahwa komunikasi seorang pemimpin memiliki daya pengaruh yang sangat besar. Satu kalimat dapat membangun kepercayaan, tetapi juga bisa memunculkan multitafsir apabila tidak dikomunikasikan secara utuh. Dalam era digital yang serba viral, komunikasi politik bukan lagi sekadar berbicara kepada rakyat, melainkan bagaimana memastikan pesan dipahami dengan tepat oleh publik yang sangat beragam.
