Setiap kali pesta demokrasi tiba, panggung politik Aceh kembali dipenuhi oleh janji-janji langit yang memabukkan dan menyesatkan. Dari pemberantasan korupsi hingga pendidikan gratis, para calon pemimpin seolah berlomba menawarkan utopia kepada rakyat. Namun, pertanyaannya adalah: apakah komunikasi politik kita telah bertransformasi menjadi substantif, atau masih terjebak dalam retorika kosong yang hanya mengandalkan simbol semata?
Fenomena ini tidak bisa dilepaskan dari cara komunikator politik mengelola pesan. Merujuk pada pemikiran Cangara, pesan politik di Aceh khususnya lebih banyak dibangun di atas fondasi simbol dan kode, baik verbal maupun nonverbal, yang dirancang secara kalkulatif untuk menyentuh sisi emosional pemilih. Baliho dengan wajah close-up, spanduk berisi jargon bombastis, hingga propaganda yang menggugah sentimen primordial, semuanya merupakan manifestasi nyata dari teknik emotional appeal dan reward appeal yang lebih mengutamakan kemenangan elektoral semata daripada pendidikan politik masyarakat.
Ironisnya, penyusunan pesan informatif yang seharusnya menjadi tulang punggung komunikasi politik justru terpinggirkan. Model penyampaian yang sistematis, logis, jarang terlihat dalam kampanye. Yang dominan adalah pesan persuasif yang bersifat manipulatif, di mana rakyat tidak diajak berpikir kritis, melainkan digiring untuk merasa takut, berharap, atau terhanyut dalam euforia sesaat.
Kasus peledakan bom molotov di rumah salah satu kandidat waktu itu memberikan pelajaran berharga tentang bagaimana pesan politik bisa dimanipulasi untuk menciptakan ketakutan kolektif, melemahkan stabilitas ekonomi, hingga mendulang popularitas bagi oknum tertentu. Ini menunjukkan bahwa pesan politik tidak selalu lahir dari niat tulus membangun bangsa, tetapi sering kali merupakan kalkulasi dingin untuk mempertahankan atau merebut kekuasaan.
Oleh karena itu, sudah saatnya seluruh masyarakat Aceh menuntut komunikasi politik yang berintegritas dan bermartabat. Kita perlu menolak terjebak dalam permainan simbol dan beralih menuntut program konkret yang terukur serta dapat dipertanggungjawabkan. Demokrasi yang sehat hanya akan tumbuh jika rakyat mampu membaca pesan politik secara kritis, bukan sekadar menjadi objek manipulasi para elit yang bersembunyi di balik topeng retorika demi kepentingan pribadi dan golongan semata di tengah dinamika politik kontemporer ini.
Oleh; Dr. Kamaruzzaman
Penulis merupakan dosen Pascasarjana UIN-SUNA Lhokseumawe
